4

Mapping regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia saat ini dianggap belum komprehensif. Belum adanya sistem pengawasan dari Pemerintah mengakibatkan beragamnya pola pelaksanaan CSR di perusahaan. PKKP menyadari kondisi ini dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat.

Baca juga : Diskusi Internasional ILPOL FISIP UMJ Bahas Soal Tantangan Uyghur di China

Untuk memudahkan pemetaan pola CSR di Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan Publik UMJ (PKKP UMJ) mengajak BUMN dan Konsultan CSR Spectrum ikut dalam Diskusi Kebijakan CSR di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselenggarakan di ruang rapat FISIP UMJ, Rabu (1/11/2023).

Diskusi ini menyoroti isu-isu dalam CSR, terutama pada BUMN yang bergerak di sektor tambang atau ekspor komoditas. BUMN tersebut dinilai perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan berkelanjutan dalam operasinya, terutama karena investor semakin peduli dengan isu-isu tersebut.

Diskusi juga membahas mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial, memiliki peran penting dalam proyek CSR yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tapi juga sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan diri. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, PKKP nantinya akan melibatkan mahasiswa UMJ untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Dibicarakan juga tentang kebijakan CSR di BUMN yang memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah  CSR harus dimaknai dengan pengelolaan dampak sosial, dimulai dari identifikasi kemungkinan yang ditimbulkan akibat proses bisnis dan memelihara dukungan sosial dari stakeholder. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan perguruan tinggi untuk menjadi fasilitator CSR.

Ketua PKKP UMJ, Dr. Rahmat Salam, M.Si., mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting bagi PKKP UMJ dalam upaya memberi berkontribusi nyata kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, mulai dari sisi riset, pelaksanaan program, juga pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi serta tim pengembangan PKKP, Dr. Izzatusolikhah, M.Si., berharap melalui kerja sama yang dilakukan PKKP dengan berbagai mitra, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk dibuatkan regulasi yang tepat.

Turut hadir dalam diskusi ini Tulus Pranowo, Direktur Spectrum Sayed Zakaria, Ketua Yayasan CSR Johan Komaluddin, dan seluruh Tim PKKP.

Editor : Tria Patrianti