Dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2023, Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSGA UMJ) merefleksikan peran perempuan dalam ketahanan keluarga dari berbagai perspektif melalui webinar bertajuk Peranan Perempuan dalam Ketahanan Keluarga, Rabu, (20/12/2023).
Baca juga : Webinar PSGA UMJ Teladani Sosok Perempuan Perawi Hadis
Peringatan hari ibu bukan hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga bagaimana peran perempuan dalam keluarga. Ibu merupakan sosok yang memiliki peran penting di dalam keluarga, oleh karenanya perlu ada peran perempuan-perempuan yang berkualitas dalam membentuk sebuah ketahanan keluarga yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PSGA UMJ, yang juga menjabat sebagai dosen Fakultas Agama Islam UMJ, Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag., dalam sambutannya sekaligus membuka acara.
Diskusi yang digelar secara hybrid ini menghadirkan lima narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dalam kesempatan itu, Wakil rektor III Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Wiwi Hartati, S.Kom, M.Si.,sebagai narasumber pertama menyampaikan peran ibu dalam ketahanan pangan keluarga dari perspektif pendidikan. Wanita yang berperan sebagai ibu dalam keluarga tentu memiliki peran sebagai pendidik yang amat penting dalam menciptakan ketahanan keluarga. Tanpa dukungan wanita melalui pendidikan karakter yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya, maka kaum lelaki atau suami bisa jadi tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menciptakan keluarga yang sejahtera.
Secara operasional sejahtera umumnya ketahanan keluarga dapat tercipta apabila keluarga yang bersangkutan menjalani 8 fungsi keluarga, yang salah satunya pendidikan. Penguatan ketahanan keluarga dapat diperoleh melalui pendidikan karakter yang meningkatkan kualitas agama, moral, dan mempersiapkan kehidupan untuk bersosialisasi di masyarakat luas.
Dosen Fakultas Pertanian UMJ, Dr. Rita Tri Puspitasari, M.Si., yang menyampaikan peran ibu dalam perspektif lingkungan menjelaskan beragam jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai ketahanan masyarakat. Diantaranya tanaman tersebut adalah tanaman Soko yang dapat mendekomposisi zat formaldehida yang berasal dari asap rokok, tanaman Mahoni yang dapat dimanfaatkan untuk lingkungan karena mengurangi polusi udara sekitar 47%, pohon beringin yang efektif menyejukkan lingkungan karena banyak oksigen, dan jenis tanaman lainnya.
Sebagai narasumber ketiga, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ, Dr. Nuraini, MM., menyampaikan perspektifnya dari segi ekonomi. “Bagi saya ibu adalah seorang manajer yang handal. Perempuan diberikan kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan, memelihara, dan mendidik calon manusia,” Ungkapnya.
Di dalam islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja. Perempuan berhak untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, namun juga harus memerhatikan beberapa hal, salah satunya mengatur waktu antara bekerja dengan keluarga.
Nuraini juga menjelaskan peran strategis 85% aktivitas belanja keluarga di pegang oleh perempuan. Lebih lanjut Nuraini menyebutkan lima peran wanita dalam mengelola keuangan diantaranya menentukan tujuan keuangan, membuat pos keuangan, memilih produk keuangan sesuai kebutuhan, dan bijak dalam berhutang dan berinvestasi.
Dilanjutkan oleh narasumber keempat, Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ, Ns. Lily Herlinah, M.Kep. Sp. Kep. Kom., yang menyampaikan perspektifnya dari perawatan dan kesehatan. “Dalam generasi Z saat ini peran keluarga sangat dibutuhkan,” Ujar Lily. Keluarga merupakan pilar suatu bangsa sebagai unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat.
Keluarga memiliki lima tugas kesehatan yakni keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, mampu mengambil keputusan, memberikan perawatan sederhana di rumah, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan.
Terakhir Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ, Dr. Siti Riptifah Trihandari, M.Kes., yang menyampaikan perspektifnya dari kesehatan gizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat kimia yang diperlukan untuk tumbuh, berkembang, dan menjaga kesehatan. Siti mengatakan pedoman gizi seimbang pada makanan prinsipnya adalah karbohidrat, vitamin, mineral, dan lauk. Dalam hal ini ibu memiliki peranan penting dalam menyikapi pangan keluarga, yaitu memilih makanan dengan gizi seimbang.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) menggelar Kuliah Umum tentang Hak Asasi Manusia dari berbagai perspektif di Aula Prof. Arso Sosroatmodjo, Kamis (16/11/2023). Kuliah yang menghadirkan Dr. Brett G Scharffs dari University of Brigham Young Amerika Serikat ini mengusung tema Promoting Human Dignity for Everyone Everywhere: The Role of Law and Religious Literacy.
Baca juga : Kuliah Umum FH UMJ Berikan Pendalaman AIK bagi Mahasiswa
Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi, M.Kep., turut hadir menyambut baik kegiatan dan memperkenalkan UMJ. Hadi berharap kuliah umum dapat bermanfaat dan mencerahkan pengetahuan mahasiswa UMJ yang hadir pada kesempatan itu.
Lebih dari 100 mahasiswa FH UMJ menyimak dengan seksama kuliah yang disampaikan oleh Brett G Scharffs tentang sejarah Deklarasi HAM PBB dan pandangan tentang HAM dari berbagai perspektif. Scharffs menyampaikan beberapa tantangan penerapan HAM di dunia diantaranya paham skeptis dan sinis karena HAM dianggap agenda Barat. Selain itu HAM juga dianggap bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan banyak masalah.
Dr. Di Putri Cahyawati, MH., Dr. Brett G Scharff, Dr. Muhammad Hadi, M.Kep., bersama dosen dan mahasiswa FH UMJ seusai kuliah umum di Aula Aula Prof. Arso Sosroatmodjo, Kamis (16/11/2023).
Scharffs menegaskan bahwa martabat kemanusiaan sangat mendasari perumusan Deklarasi HAM PBB. Selama mempelajari tentang martabat kemanusiaan, Scharffs mengaku melihat berbagai macam perspektif agama yaitu Kristen, Katolik, Yahudi, dan Islam. Ketiganya memiliki perhatian dan kemiripan dalam memandang kemanusiaan.
Scharffs mengaku tertarik untuk mempelajari HAM dari perspektif Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Tidak hanya mahasiswa, para dosen yang hadir juga turut antusias berdialog dengan Scharffs terkait HAM di dunia, khususnya tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Palestina. Tragedi tersebut menjadi salah satu topik diskusi yang sangat menarik.
Scharffs menerangkan bahwa pada kenyataannya HAM belum bisa memberikan solusi atas pelanggaran HAM yang terjadi. Menurutnya tidak hanya Palestina, tapi banyak kejadian yang mirip misalnya Rohingya, Uyghur, dan sebagainya.
Dekan FH UMJ Dr. Dwi Putri Cahyawati menerangkan bahwa kuliah umum ini merupakan program FH UMJ yang diperuntukkan bagi peningkatan wawasan mahasiswa FH UMJ. “Dengan adanya kuliah umum ini, harapannya mahasiswa mendapat wawasan lebih luas lagi khususnya terkait dengan pembelajaran atau materi yang berkaitan dengan HAM dan peradaban,” ungkap Dwi saat dimintai keterangan seusai acara.
Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di duniatermasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik di Indonesia sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman.
Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemulihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak kekerasan merupakan prestasi bersejarah bagi bangsa ini.
Dengan pemilihan umum tersebut rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas.
Jika partisipasi politik masyarakat rendah, hal tersebut dapat menunjukkan apatisme dan ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Pada tahun 2024 yang akan mendatangakan dilangsungkannya pemilihan presiden (Pilpres), banyak diantara partai politik mulai membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Adapun partai-partai yang sudah memenuhi syarat mengajukan calon presiden pada pemilu tahun 2024 diantaranya; Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Survey-survey dilakukan untuk melihat elektabilitas capres-capres yang telah mengajukan diri. Update terakhir disalah satu provinsi terbesar pemilihnya yaitu Provinsi Jawa Barat Poltracking Indonesia melakukan survey terkait elektabilitas capres diantaranya; Prabowo Subianto 44,2% Anies Baswedan 25% Ganjar Pranowo 21,8% dan yang menjawab Tidak tahu atau tidak menjawab 9%
“Hasilnya Prabowo Subianto 44,2% jauh di atas dua kandidat yang lain, kedua ada Anies Baswedan 25% dan Ganjar pranowo 21,8%, jadi kita cek satu per satu praktis Prabowo ke Anies Baswedan jaraknya hampir 20%, sekitar 19%, jika kita cek Anies ke Ganjar itu jaraknya sekitar 3,2%,” kata Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi saat memaparkan hasil survei, Selasa (10/10/2023).
Pemilihan presiden adalah salah satu momen krusial dalam dinamika politik sebuah negara. Keberhasilan proses pemilihan ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan pemahaman mereka tentang calon-calon yang bersaing.
Perspektif pendidikan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman yang kritis dan informasional tentang proses politik. Inilah mengapa survei Pilpres dari perspektif pendidikan masyarakat menjadi semakin penting.
Survei pemilihan umum (pilpres) dari perspektif pendidikan masyarakat adalah pendekatan untuk memahami bagaimana tingkat pendidikan sesorang atau sekelompok orang dapat aspek penting dalam studi politik dan sosiologi untuk memahami bagaimana tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik.
Berikut adalah beberapa aspek yang relavan dalam melihat survei pemilihan umum dari perspektif pendidikan Masyarakat. Berdasarkan dari informasi dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam survey SMRC dua tahun terakhir (2021-2022) dengan total sampai 8.319 responden, secara umum perbedaan pendidikan berpengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Tingkat pendidikan dibagi antara SLTP,SD, dan tidak bersekolah dengan SLTA ke atas, proporsinya hampir seimbang. Yang berpendidikan SLTP ke bawah sekitas 53,2 persen, sementara yang SLTA ke atas sekitar 46,8 persen.
Ia mengatakan, ada 20 persen dari yang berpendidikan SLTP ke bawah yang memilih Anies, sementara yang SLTA ke atas 27 persen. Hal yang sama dengan Ganjar, dari yang berpendidikan SLTA ke atas, Ganjar dipilih sekitar 31 persen, sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 26 persen.
Saiful menjelaskan, Anies dan Ganjar sejatinya relatif baru muncul dalam perpolitikan Indonesia. Keduanya, adalah gubernur, karena itu, menurut Saiful, pada dasarnya mereka adalah tokoh lokal. Tetapi menjelang pemilihan umum, mereka masuk menjadi tokoh nasional, setidaknya dalam pemberitaan.
“Hal ini berkebalikan dengan profil pendukung Prabowo Subianto.Ada 36 persen yang berpendidikan SLTP ke bawah yang memilih Prabowo, sementara yang berpendidikan SLTA ke atas sebesar 28 persen,” jelasnya.
Sehingga, menurut Saiful Mujani, dari hasil survei tersebut, proporsi pemilih Probowo yang berpendidikan lebih rendah, lebih besar dari yang berpendidikan lebih tinggi. Menurut Saiful, hasil survei ini bisa dipahami mengapa proporsi pemilihan yang berpendidikan menengah ke bawah lebih tinggi yang memilih Prabowo.Darisumbertersebutpenulismenyimpulkan bahwa pemilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang cenderung berlatar pendidikan tinggi, sedangkan pemilih Prabowo Subianto sebaliknya.
Capres dengan pendukung pendidikan tinggi atau rendah belum bisa menentukan dari kualitas seorang pemimpin tersebut. hal ini karena pendukung dengan melihat tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melihat kualitas dari capres.
Pada beberapa kasus, banyak diantaranya orang-orang dengan pendidikan tinggi tidak begitu mengerti dengan sistem politik yang ada. dilain sisi orang-orang yang berpendidikan rendah diantaranya sangat memahami betul dari sistem politik.
Oleh sebab itu, tingkat pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat kualitas dari capres yang akan maju pada pilpres 2024. Melihat pendukung capres berdasarkan dengan tingkat pendidikan dapat melihat arah pembangunan atau pun visi misi dari capres itu sendiri.
Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan biasanya akan menentukan pekerjaan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan pendidikan rendah pada tingkat ekonomi dan penghasilan cenderung pada posisi bawah dan menengah, sedangkan masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung pada posisi menengah dan tinggi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan atau pun visi misi dari capres dalam merencanakan manuver atau pun pembangunan kedepannya.
Selain itu tingkat pendidikan masyarakat sangat memengaruhi partisipasi dalam pemilihan. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam proses politik. Mereka cenderung memahami isu-isu politik dengan lebih baik, dan ini mendorong mereka untuk memilih dan terlibat dalam diskusi politik.
Akan tetapi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang aktif dalam proses politik, dan ini bisa mengarah pada perasaan ketidak pedulian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Dalam hal ini, kelompok pemuda merupakan pemilih terbanyak pada pilpres 2024. Kelompok pemuda (milenial) menjadi sasaran strategis melihat potensinya yang sangat besar hingga mencapai 56,45% atau sekitar 113 juta pemilih.
Salah satu kelompok pemilih muda adalah mahasiswa. Opini dan preferensi mahasiswa menjadi sentral karena tingkat literasi dan perhatian mereka pada isu-isu publik dan dinamika politik bisa berimplikasi pada sikap politik kelompok pemilih lain. Sehingga memahami preferensi politik kelompok mahasiswa dalam pemilu dan isu publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena pemegang suara terbanyak untuk pemilu 2024 dipegang oleh kelompok pemuda (milenial).
Oleh karena itu, para calon Presiden dituntut untuk kritis dan rasional dalam menyampaikan janji-janji politiknya, karena masyarakat pemilih didominasi oleh kelompok pemuda (milenial) yang lebih terdidik dan lebih baik dalam menilai calon-calon yang bersaing dalam Pilpres. Mereka akan cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi janji-janji kandidat dan lebih mampu membedakan antara retorika politik dan rencana tindakankonkret. Dengan pemahaman masyarakat yang kuat tentang isu-isu politik, masyarakat lebih siap untuk berpartisipasi secara cerdas dalam proses pemilihan.
Kandidat Doktor Pendidikan MIPA, Minarni, S.Pd., M.Si
JAMBI,- Fakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (UNJA) mengadakan Seminar Nasional & Call For Paper yang bertemakan ‘Perubahan Iklim Global dalam Perspektif Hukum’, bertempat di Aston Hotel Jambi pada Kamis, 26 Oktober 2023.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi FH UNJA, Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan FH UNJA, Dr. Umar, S.H., M.H., serta para tamu undangan dan peserta.
Acara ini menghadirkan 3 pemateri, yaitu Imam Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran); Dr. Emmy Latifa, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret); dan Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. (Universitas Jambi), dengan moderator seminar yaitu Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.
Ketua Panitia Pelaksana, Nyimas Arfa, S.H., M.H., menyampaikan laporan kegiatan tahunan dari FH UNJA tersebut.
“Berkaitan dengan tema seminar nasional ini, kami telah menghadirkan 3 orang narasumber yang merupakan salah satu Guru Besar di UNJA yang masing-masing akan menyampaikan materinya di hadapan kita semua,” ucapnya.
“Latar belakang pemilihan tema seminar ini terkait dengan isu perubahan iklim global yang kompleks dan mendalam, serta memiliki implikasi hukum yang signifikan. Hal ini berkaitan dengan tantangan global yang melibatkan berbagai negara, perusahaan, dan individu. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari FH UNJA dan rencananya akan dikembangkan menjadi Seminar Internasional di tahun mendatang,” jelas beliau.
Kemudian, Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. menyampaikan harapannya terhadap kegiatan ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya seminar nasional ini dapat membuka cakrawala baru bagi kita sebagai seorang dosen Fakultas Hukum. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita pulang dengan membawa hasil yaitu mendapatkan wawasan yang lebih luas,” ungkap beliau.
Acara berlanjut dengan penyerahan plakat oleh pihak FH UNJA kepada narasumber dan sesi foto bersama. Setelah sesi pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber dan sesi tanya jawab.
Pada hari Senin, 05 Juli 2021, FISIP UNIJA menyelenggarakan Webinar “Dinamika Asia Pasifik Terkini dalam Perspektif Geopolitik”. Narasumber webinar ini adalah Puji Basuki, S.IP., M.A. Sekretaris Pertama Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Korea Selatan, Tide Aji Pratama, S.IP., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIJA. Dalam pelaksanaan webinar, Muhammad Firdaus, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIJA menjadi moderator.
Pada awal webinar, Drs. Tri Adi Dharma, S.H., M.H., Dekan FISIP UNIJA membuka acara dan memberikan kata sambutan. Kawasan Asia Pasifik tentu menjadi Kawasan yang sangat menarik untuk dikaji, karena Kawasan terdiri dari berbagai negara yang memiliki berbagai latar belakang. Ia berharap bahwa Bapak Puji Basuki, S.IP., M.A., sebagai Sekretaris Pertama Protokol dan Konsuler KBRI Seoul dapat membagikan wawasan dan pengalaman dinamika Asia Pasifik, khususnya terkait sikap dan prilaku Korea Selatan dalam menghadapi kontestasi politik dan keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea.
Drs. Tri Adi Dharma, S.H., MH memberikan sambutan kepada naarsumber dan peserta webinar
Kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dan dinamis di dunia ini. Secara geografis, kawasan ini meliputi Asia Timur (Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan wilayah Rusia yang berbatasan dengan samudra Pasifik), Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar), dan Australia-Oseania (Vanuatu, Kep. Fiji, dan lain sebagainya). Selain itu, kawasan ini juga dilalui oleh jalur pelayaran internasional dan jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dari sisi sumber daya alamnya, kekayaan kawasan ini tidak perlu diragukan lagi.
Konsep Asia Pasifik mulai digunakan saat perekonomian di kawasan yang majemuk ini mulai tumbuh pada tahun 1980-an. Hal tersebut membuat kawasan ini, sering dijadikan bahan diskusi dalam proses komunikasi internasional sampai sekarang. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kawasan ini sangat penting bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat internasional. Karena kekayaan dan faktor wilayah yangstrategis, kawasan ini sering menjadi medan perebutan pengaruh negara-negara besar (baik pada masa Perang Dingin ataupun setelahnya). Perebutan pengaruh tersebut berdampak pada dinamika kawasan ini. Apalagi jika dinamika tersebut dilihat dari sudut pandang geopolitik.
Di masa sekarang ini, ada dua kekuatan besar yang ingin menguasai kawasan Asia Pasifik secara geopolitik, yaitu Amerika Serikat sebagai pemegang status quo dan Tiongkok sebagai kekuatan baru yang siap menantang AS lewat konsep BRI (BeltandRoad Initiatives). Perseteruan antara AS dengan Tiongkok terjadi di beberapa wilayah Asia Pasifik, seperti di Laut Tiongkok Selatan yang dipicu dari klaim sepihak Tiongkok lewat konsep “ninedash-line”, sehingga menggangu perairan beberapa negara ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia). Selain karena beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina, merupakan sekutu AS. Menurut AS, klaim sepihak Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan akan merusak stabilitas kawasan.
Kemudian, sering kali militer Tiongkok memasuki wilayah Taiwan secara ilegal. Seperti yang kita ketahui, Taiwan merupakan sekutu AS. Tindakan Tiongkok tersebut membuat AS semakin bersiaga dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Permasalahan di Semenanjung Korea terkait proliferasi senjata nuklir Korut dan upaya unifikasi Korea juga menjadi permasalahan yang cukup dipengaruhi oleh kekuatan AS dan Tiongkok.Dari sini, kita bisa melihat bahwa secara geopolitik, kawasan ini sangat diinginkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Hal tersebut terbukti dari pertentangan kedua negara besar yaitu AS dan Tiongkok dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Dari pertentangan tersebut, lahirlah dinamika yang kelak akan mempengaruhi masa depan kawasan Asia Pasifik ini. Apakah ke depannya AS masih mempunyai pengaruh dominan pada kawasan tersebut atau justru malah Tiongkok yang akan merevolusi kawasan tersebut? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, hasil dari dinamika kawasan Asia Pasifik akan memiliki pengaruh pada tingkat global.
Dalam presentasinya, Puji Basuki, S. IP, M. Si beberapa hal penting terkait dinamika kawasan Asia Pasifik. Kondisi Kawasan Asia Pasifik dimasa sebelum pandemi dan saat pandemi. Dilihat dari perspektif sejarah, yaitu dari hasil perang dunia ke II yang mana AS menjadi pemenangnya, kemudian menempatkan pasukannya di Semenanjung Korea, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Kemudian, AS juga membuat perjanjian dengan negara – negara untuk saling membantu ketika sebuah negara diserang atau kesulitan. Contohnya, seperti Taiwan yang waktu itu dibantu oleh AS untuk menyerang kembali, ini merupakan awal dari hegemoni AS di Asia Pasifik. Kedua, hadirnya Tiongkok pada tahun 1990an, di kawasan Asia Pasifik menjadi sumber kekuatan baru. Pada saat ini, Tiongkok hadir sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar dunia ke dua setelah AS, dan menjadi negara yang memiliki kemampuan kekuatan di kawasan.
Hal yang melatar belakangi dua kekuatan besar berkumpul di Asia Pasifik adalah lokasinya yang strategis dari rute pelayaran internasional, dan sumber daya akan bahan mentah yang mumpuni. Terdapat suatu premis bahwa, siapa yang memiliki kekuatan di laut, dialah yang akan menguasai kawasan. Amerika sendiri memiliki pasukan angkatan laut yang tersebar di kawasan Pasifik Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Filiphina. Saat pemerintahaan Xi Jinping, Tiongkok membuat suatu inisiatif yaitu BRI (BeltRoadInitiative). Ini merupakan proyek yang cukup ambisius karena ingin menghubungkan Beijingdgn banyak negara. Ini upaya Tiongkok untuk menandingi rivalitas AS di kawasan.
Dinamika Asia Pasifik dimasa pandemi, menyebabkan resesi ekonomi global, travelrestraction, kemiskinan baru, dan tumpulnya sistem kesehatan negara – negara berkembang. Idealnya, dua kekuatan dunia (AS & Tiongkok) bisa mengedepankan kerjasama di masa pandemi, dan mengurangi politik detterence. Kenyataannya, kedua negara masih berpatroli di kawasan yang menimbulkan ketegangan. Ekonomi politik di masa pandemi ini mengalami resesi yang cukup dalam hinggal minus. Banyak lembaga survei mengatakan, didukung oleh Tiongkok perekonomian dunia akan meningkat kembali. Salah satu cara agar perekonomian meningkat kembali adalah sudah mencapai HerdImunity.
Kebutuhan negara – negara di Asia Pasifik akan vaksin perlu upaya keras atau kerjasamauntuk memenuhi quota vaksin di negaranya. Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok setelah perang dunia II tidak begitu baik, sehingga menimbulkan sentimental anti Tiongkok dalam masyarakat Korea Selatan. Hal tersebut tercermin pula dalam politik luar negeri kedua negara, saat AS mendirikan THAAD di Korea Selatan sebagai antisipasi atas nuklir Tiongkok. Hal tersebut membuat Tiongkok melakukan economic correction yang menyebabkan Korea Selatan merugi hingga 8 Miliar USD saat itu. Isu utama yang menjadi perhatian Korea Selatan adalah bagaimana kelanjutan dialog dua korea dan juga isu denuklirisasi. Hubungan Korea Selatan dan AS era Joe Bidenmengerat dgn dilakukannya pertemuan yang bertujuan untuk menguatkan hubungan kedua negara di kawasan, sebagai bagian dari dialog dua Korea. Pertemuan tersebut juga menghasilkan bahwa Korea – AS aka bekerja sama mengenai vaksin, dan perusahaan – perusahaan Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai akan mendirikan pabrik di AS”.
Puji Basuki, S.IP., M.A. Sekretaris Pertama Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Korea Selatan menyampaikan paparannya
Materi selanjutnya disampaikan oleh Tide Aji Pratama, S.IP., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIJA. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Asia Pasifik hari ini, tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik keamanan, dimana AS masih memegang peranan penting. Namun, disisi lain terdapat pula konfigurasi ekonomi politik, dimana Tiongkok memegang peran penting. Semua negara di kawasan Asia Pasifik hari ini memainkan peran pentingnya masing – masing. Disatu sisi, mereka menerima bantuan yang diberikan oleh Tiongkok. Namun, disisi lain, mereka berusaha mempersenjatai diri sendiri. Karena dalam perspektif politik keamanan, kawasan Asia Pasifik terkini maju secara ekonomi, tapi secara politik keamanan rapuh menurut saya. Karena potensi konflik yang ada dikawasan Asia Pasifik ini besar sekali, seperti konflik Korea Selatan dgn Korea Utara, Konflik Jepang dgn China, belum lagi terdapat kemungkinan kemungkinanbaru seperti yang terjadi di Asia Tenggara mengenai Kemanusiaan atau krisis politik berkepanjangan seperti di Myanmar.
Selain Tradisional Partner di Asia Pasifik, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, terdapat pula pihak lain yang mencoba masuk untuk menjalin kerjasama seperti Uni Eropa dan Rusia. Negara – negara di Asia Pasifik juga menantikan bagaimama kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan Joe Biden. Disisi lain, Tiongkok semakin percaya diri dengan kemampuan ekonomi dan militer yang dimilikinya. Mengutip dari statement Perdana Menteri Singapura, bahwaditengah pengaruh antara AS dan Tiongkok di kawasan, sebetulnya tidak ada satupun negara yang ingin memilih antara AS atau Tiongkok. Karena berdasarkan sejarah, AS memiliki peranan kunci di dalam kawasan Asia Pasifik pasca perang tidak akan semaju ini tanpa campur tangan AS. Namun, dalam kondisi hari ini Tiongkok menawarkan kerjasama ekonomi yang luar biasa”.
Tide Aji Pratama, S.IP., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIJA menyampaikan paparannya.
Peserta webinar yang tediri dari mahasiswa dan dosen
Pada akhir webinar, mahasiswa dan narasumber saling berdiskusi terkait materi dan pengalaman narasumber. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai dinamika dalam Hubungan Internasional khususnya di kawasan Asia Pasifik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa Universitas Jakarta khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai Dinamika di Asia Pasifik dalam sudut pandang geopolitik.
