Tag: Tegaskan

Dosen FISIP UMJ Tegaskan Perlu Ada Kolaborasi di RAN PE Jilid 2

December 6, 2023 / / 0 Comments


27

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) Debbie Affianty, M.Si., tegaskan perlu adanya kolaborasi dalam merumuskan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme) Jilid 2.

Baca juga : Keterlibatan Perempuan Sebagai Agen Perdamaian di ASEAN

Hal itu disampaikannya pada saat menanggapi hasil riset tim IRE (Institute for Research and Empowerment) yang digelar secara hybrid, Selasa (05/12/2023). Dosen Program Studi Ilmu Politik ini hadir mewakili Tim Pokja Tematis RAN PE. Debbie mengapresiasi hasil riset tim IRE sebagai peneliti yang dipercaya oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Debbie menyatakan bahwa sebelum pemerintah, CSO (Civil Society Organization) telah bergerak lebih dulu. “Teman-teman CSO di daerah maupun nasional ada yang bekerja di bagian pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, ada juga yang mengurus korban. Jadi pada 2017 semua yang bergerak itu berupaya untuk dikumpulkan dan bergabung dalam working group (WGWC),” ungkap Debbie.

WGWC (Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremis) kemudian bergabung di Tim POKJA Tematis RAN PE dan menjadi lokomotif dalam mengumpulkan CSO secara nasional untuk mendesain POKJA. WGWC dibagi menjadi 7 divisi yaitu pengarusutamaan gender, kesiapsiagaan, pencegahan, hukum, komunikasi strategis, rehabilitasi, dan kepemudaan.

“Dari paparan temuan penelitian INFID, kami dapat amunisi bahwa RAN PE harus ada jilid 2. Penting sekali karena perlu kerangka hukum untuk mengikat Pemerintah Daerah supaya sama-sama bersama CSO untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme,” tegas Debbie.

Selain itu dalam RAN PE Jilid 1, PUG (pengarusutamaan gender) disebutkan dalam lampiran bukan di batang tubuh. Oleh karenanya pada RAN PE Jilid 2, PUG ditegaskan Debbie harus ada di batang tubuh. Saat ini ada Rencana Aksi Daerah (RAD PE) yang sudah dibuat dan mayoritas atas inisiasi CSO.

Alasan selanjutnya ialah, RAN PE harusnya bisa menjadi wadah pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikannya karena banyak isu perempuan dengan terorisme misalnya yang berkaitan dengan korban, aktivis pro perdamaian, dan pembuat kebijakan.

“Ini yang harusnya dilihat dalam RAN PE, tidak hanya mengurus aktornya. Maka RAN PE harus diramu bersama-sama. Kita melihat selama ini perspektif gender itu hanya lip service. Perempuan hanya sebagai peserta, bukan yang membuat kebijakan,” ujarnya.

Debbie mengungkapkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan karena keberadaan perempuan tidak bisa hanya dilihat secara fisik tapi juga perlu melihat pengalaman, perspektif, dan segala hal yang berkaitan. Oleh karenanya ia sangat berharap RAN PE Jilid 2 dapat diramu bersama CSO.

Diskusi dan Diseminasi Hasil Penelitian “Kenapa RAN PE Perlu Dilanjutkan?” dihadiri oleh Direktur INFID Misthohizzaman, Plh. Kepala BNPT Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, dan Direktur IRE Dina Mariana. Hadir pula dua penanggap lainnya yaitu Kasubdit Kerjasama Regional BNPT Yaenurendra H.A.P., Kasi Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri Ardi Dj.

Editor : Dian Fauzalia

Wakil Rektor IV UMJ Tegaskan Perlu Adanya Pembenahan di Lembaga KPK

December 3, 2023 / / 0 Comments


4

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, ditetapkannya Ketua KPK, Firli Bauri sebagai tersangka memberikan sinyal bahwa KPK saat ini dengan komisioner yang ada, dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga : Septa Candra: Muhammadiyah Gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Septa Candra, S.H.,M.H., yang juga berperan sebagai pakar hukum UMJ menegaskan perlu adanya pembenahan secara totalitas terhadap lembaga KPK, terutama para pimpinan dan komisioner yang saat ini tengah menduduki lembaga tersebut.  Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Tv Muhammadiyah bertajuk KPK di Titik Nadir yang disiarkan langsung pada Sabtu, (2/12/2023) secara daring.

“Kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial. Dengan itu saya melihat ketika pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, jangan-jangan pimpinan yang lain pun ada yang terlibat dan mengetahui perilaku yang dilakukan oleh ketua KPK. Kalau komisionernya yang memimpin itu bermasalah secara etik, tentu ini akan berdampak pada kinerja lembaga tersebut,” ungkap Septa.  

“Lembaga akan rusak kalau pemimpin dalam lembaga itu sendiri rusak,” sambungnya.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK menunjukkan bahwa tujuan didirikan KPK saat ini sudah tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Hal tersebut juga menimbulkan buruknya pandangan publik terhadap KPK yang diharapkan bisa memperkuat kewenangan yang ada di kepolisian atau kejaksaan, justru berbanding terbalik.  

Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari awal dari proses yang paling dasar misalnya dari penyeleksian daripada calon komisioner dan mengamputasi salah satu komisioner yang ada saat ini. “Dibersihkan semua komisioner yang ada, karena bagaimanapun mereka dalam merumuskan suatu masalah tidak sendiri, tetapi melalui musyawarah. Makanya kemudian kalau ada satu ada dua yang melakukan pelanggaran secara etik, yang lain pun patut diduga melakukan hal yang sama walaupun tidak aktif,” Jelas Septa.  

Untuk memperbaiki kelembagaan KPK juga tidak lepas dari bagaimana memilih calon komisioner dengan baik yang dipercayai memiliki komitmen tinggi terhadap tindak pidana pemberantasan korupsi, sehingga agenda yang ada di lembaga KPK bisa berjalan dengan lancar tanpa ada ganjalan dari para pimpinannya.

Lebih lanjut KPK Septa mengungkapkan, sebagai Lembaga utama tindak pidana pemberantasan korupsi juga perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam memberikan penguatan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk mengungkap secara terbuka kepada publik terkait dengan pihak yang terlibat dalam dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh pimpinan KPK, dalam hal ini terutama para komisionernya.

Menutup pembicaraan, Septa mengatakan bahwa dalam situasi ini, tentu penyelamatan terhadap Lembaga KPK harus dilakukan secara totalitas dengan melibatkan banyak pihak, dalam hal ini terutama peran presiden yang harus menujukkan sikap tegas.

“Secara totalitas presiden harus tegas dan turun tangan mulai dari pembentukan pansel, harus memilih pansel yang memang bisa menyeleksi para calon komisioner yang terbaik. Jangan pula membentuk pansel yang hanya sekadar memenuhi kepentingan dan memuaskan kelompok-kelompok tertentu, kita harus bergerak terutama presiden tidak boleh diam,” Pungkas Septa.

Dengan dilakukannya pembenahan secara total, Septa berharap KPK bisa kembali kepada khittah nya sebagai komandan terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Diksusi dalam acara dialektika Tv Muhammadiyah menghadirkan dua narasumber lainnya yakni Dr. Trisna Raharjo, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah) dan Dr. Suharyono M. Hadiwiyono, M.Hum., (Dosen Pascasarjana Prodi Magister Hukum UM Palembang). Pada kesempatan ini, para narasumber memberikan pandangannya yang berkaitan dengan KPK di titik nadir dengan menyoroti realitas yang terjadi di KPK, ikhtiar-ikhtiar pemberantasan korupsi, dan juga menyoroti aktor-aktor pemberantasan korupsi.

Editor : Dian Fauzalia

Muhammadiyah Perlu Tegaskan Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah

August 20, 2023 / / 0 Comments

Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Muhammadiyah harus selalu menegaskan posisi Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, yaitu negara hadir karena perjanjian dan kesepakatan. Melalui penegasan tersebut, Muhammadiyah ingin mengajak seluruh rakyat bahwa negara ini adalah milik bersama yang tidak boleh dirusak siapa pun.

Baca juga : Pimpin Upacara Peringatan HUT RI, Rektor UMJ Ungkap Jasa Pahlawan Kader Muhamadiyah

Kutipan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., sebagai narasumber dalam kegiatan pengajian bulanan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pengajian yang diselenggarakan oleh TVMu Yogyakarta ini mengusung tema Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah dan Kemerdekaan Indonesia, secara daring, Jum’at, (18/08/2023).

“Darul ahdi wa syahadah merupakan penegasan bahwa Indonesia lahir dari kerelaan. Luar bisa kemajemukan di Indonesia. Terkadang sebagian orang Indonesia menyebut Indonesia darurat toleransi. Saya rasa itu terlalu berlebihan karena tidak berdasarkan riset. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan titik temu pandangan hidup bangsa yang majemuk,” ujar Ma’mun.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sulit untuk menafikan bahwa Indonesia bukan negara agama dan  bukan juga negara sekuler. Tetapi Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai posisi terpenting. Perumusan pancasila juga tidak terlepas dari peran tokoh Muhammadiyah di antaranya Ir. Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembina Harian UMJ sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan, “Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tidak hanya berpartisipasi tetapi juga mengambil prakasa-prakasa yang positif agar Indonesia dapat terus bersatu dan berdaulat.”

Muhammadiyah memandang bahwa bentuk negara itu merupakan wilayah muamalah. Hal itu dijelaskan oleh Mu’ti, bahwa artinya manusia diberikan kebebasan untuk bagaimana membangun kesepakatan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju.

Turut hadir sebagai narasumber, Duta Besar LBBP Indonesia untuk Lebanon, Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A., membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang pada hakikatnya adalah sejarah Muhammadiyah. Ungkapan tersebut disampaikan Hajriyanto melihat besarnya peran tokoh Muhammadiyah jelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, hingga puluhan tahun pasca merdeka.

Tidak hanya itu, Hajriyanto juga menjelaskan kebenaran tentang Ki Bagus Hadikusumo, seorang kader Muhammadiyah yang juga anggota BPUPKI. Pada sejarahnya, Ki Bagus Hadikusumo merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk saat menerima hasil keputusan perumusan Pancasila.

Pengajian ini juga turut menghadirkan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hasnan Bachtiar, S.HI., MIMAdv., yang menjelaskan bahwa Darul ahdi wa syahadah lahir dari kecendikiaan tokoh Muhammadiyah yang kemudian menghasilkan pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Konseptual ini dimatangkan pada Muktamar tahun 2015 di Makasar.

Kegiatan pengajian bulanan ini dihadiri oleh 300 lebih jamaah dengan beberapa di antaranya adalah anggota Aisyiyah dan kader Muhammadiyah dari berbagai daerah. Sebelum berakhir, jamaah pengajian memanfaatkan kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi terlebih dahulu bersama narasumber.

Editor : Dinar Meidiana


12

Direktur Bank Muamalat Indonesia Tegaskan Pentingnya Keamanan Siber

June 13, 2023 / / 0 Comments

Kecepatan perkembangan teknologi informasi perlu disertai dengan kemampuan melakukan pengamanan atau mitigasi keamanan siber (cyber security). Hal tersebut disampaikan oleh Operation & Digital Director PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ir. Wahyu Avianto, MM., dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, Selasa (13/06/2023).

Baca juga : FEB UMJ Hadirkan Pakar Digital Marketing dari ADPU India

Ketua Pelaksana Kuliah Umum Januar Taufan menerangkan bahwa tema diusung berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dunia perbankan sangat rentan terhadap cyber crime. Hal tersebut dikonfirmasi Wahyu saat menyampaikan kuliah bahwa perbankan merupakan industri dengan serangan siber paling tinggi diikuti oleh telekomunikasi, transportasi, pemerintah, dan penegak hukum.

Serangan siber terhadap industri keuangan rata-rata 2000 serangan siber setiap bulannya. “Ini tidak terbatas pada keuangan syariah atau konvensional. “Baik keuangan konvensional maupun syariah, ancaman dan tantangan sibernya sama,” katanya.

Dr. Ma’mun Murod, M.Si., Dr. Luqman Hakim, SE.,Ak., MM., . Ir. Wahyu Avianto, MM., Dr. Nuraeni, S.E., M.M., Hairul Triwarti, S.E., Ak., M.M., Ketua Prodi, dosen, dan tim Bank Muamalat, saat Kuliah Umum di Aula FEB, Selasa (13/06/2023).

Penggunaan email, password yang lemah, software patch, dan penggunaan koneksi adalah beberapa celah yang digunakan kejahatan siber. Menurut Wahyu, kecepatan perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan mitigasi khususnya bagi organisasi atau pelaku industri. “Dalam hal mitigasi sedikit agak terlambat dari kecepatan perkembangannya,” ungkap Wahyu.

Pada kesempatan tersebut Wahyu menjelaskan mitigasi dapat dilakukan dengan mengadopsi framework untuk meningkatkan keamanan siber yang dirancang oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). Terdapat lima langkah dalam framework yaitu identifikasi aset, proteksi aset, deteksi aktivitas anomali, respon dengan melakukan tindakan tepat ketika ada masalah, dan recovery sebagai pemulihan terhadap serangan akibat kejahatan siber.

Kuliah Umum yang digelar di Aula FEB UMJ ini mengusung tema Ancaman Cyber Crime dan Tantangan Cyber Security Perbankan Syariah di Indonesia. Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menyambut baik dan membuka acara secara resmi. Menurutnya tema tersebut penting karena menyangkut keamanan informasi. Ma’mun juga membagikan pengalamannya terkait dengan kasus keamanan siber.

Ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan orang-orang yang ahli dalam teknologi informasi khususnya keamanan siber. “Menurut saya, kalau ada orang cerdas bisa melakukan peretasan, perlu dipelihara oleh negara. Cyber security menjadi penting. Di perbankan juga mejadi penting. Jangan sampai kalah dengan penjahat siber,” ungkapnya.

Sementara itu Dekan FEB UMJ Dr. Luqman Hakim, SE.Ak., M.Si., mengungkapkan bahwa kuliah umum tentang kejahatan siber dan keamanan siber sangat relevan, dapat menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat bagi mahasiswa FEB UMJ.

Saat ini keamanan siber dilakukan 24 jam tanpa henti karena dalam konteks industri keuangan, transaksi dilakukan sepanjang waktu. Apabila sistem bank terganggu maka akan menjadi efek domino yang berdampak pada seluruh sektor dan bidang.

Keamanan siber sangat penting khususnya bagi industri keuangan karena berkaitan dengan data dan informasi nasabah. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan bagi seluruh perbankan untuk melakukan pendeteksian secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada OJK.

Rangkaian acara juga disertai dengan penyerahan beasiswa kepada 10 mahasiswa berprestasi dan sosialisasi program Muamalat Enlightenment Campaign (MINTERIN). Sebanyak lebih dari 200 peserta hadir secara hybrid terdiri dari mahasiswa dan dosen FEB UMJ. Hadir pula Wadek I Dr. Nuraeni, S.E., M.M., Wadek I Hairul Triwarti, S.E., Ak., M.M., Ketua Prodi, dosen, dan tim Bank Muamalat.

Editor : Tria Patrianti


1